perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen

                Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang  diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen.

Factor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadarn konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan rendahnya pendidikan konsumen.

 

Konsumen

adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam3.masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupunmakhluk hidup lain dan todak untuk diperdagangkan

 

pelaku usaha

           

adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara republic Indonesia, baik maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

 

Barang 

adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak begerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yangdapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan olehkonsumen.6.

 

 Jasa

adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau perstasi yangdisediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

 

 Promosi 

adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barangdan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasayang akan dan sedang diperdagangkan

 

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

 

adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatanmenangani perlindungan konsumen.

 

Klausal baku

               

adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telahdipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usahayang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat danwajib dipenuhi oleh konsumen.

 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

 

adalah badan yang bertugasmenangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

 

 

 Badan Perlindungan Konsumen Nasional 

 

adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.

 

Di Indonesia menteri yang berwenang luang lingkup nya di bidang perdagangan yaitu kementerian perdagangan Indonesia”.

 

Pasal 2

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dankeselamatan konsumen, serta kepastian hokum

 

Pasal 3

Perlindungan konsumen bertujuan:

1.meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

2.mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dariekses negative pemakaian barang dan/atau jasa;

3.Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, danmenuntut hak-haknya sebagai konsumen;

4.menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastianhukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

5.menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungankonsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha

 6.meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dankeselamatan konsumen

 

UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia  menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.

Di Indonesia, bisa dijadikan konsumen dapat mengajukan perlindungan antara lain :

  • Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33
  • Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
  • Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota  sumber(scrib.com, Wikipedia.com)

YLKI (yayasan lembaga konsumen di Indonesia )adalah salah satu lembaga lsm yang menangani perlindungan terhadap konsumen di Indonesia

Contoh kasus yang menurut belum memihak kepada konsumen adalah beberapa tahun lalu nama merk susu formula yang di teliti mengandung bahan yang berbahaya yang tidak disebutkan nama merk nya oleh pemerintah yang mengakibatkan keresahan konsumen untuk membeli produk susu formula untuk bayi nya.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: