kondisi hukum perdata di indonesia

KEADAAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA

                Perkataan “hokum perdata” dalam arti yg luas meliputi semua hukum “priva materiil”, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseoarangan. Perkataan “perdata” juga lazim dipakai sebagai lawan dari “pidana”

                Ada juga orang memakai perkataan “hukum sipil” untuk hukum privat materill itu, tetapi karena perkataan sipil itu juga lazim dipakai sebagai lawan dari “militer “, maka lebih baik kita memakai istilah “hukum perdata” untuk segenap peraturan hukum privat materiil.

                Hukum perdata di Indonesia, ber-bhineka yaitu beraneka warna

Pertama ia berlainan untuk segala golongan warga Negara:

  1. Untuk gol bangsa Indonesia asli berlaku “hukum adat’’
  2. Untuk gol warga Negara non asli yang berasal dari tionghoa dan eropa berlaku KUHP( kitab undang-undang hokum pidana )/burgerlijk wetboek dan kitab undang-undang hokum dagang/wetboek van koophandel

 tetapiuntuk go lain seperti  arab, india, dllbelaku sebagian burgerlijk weboek yaitu pada pokoknya hanya bagian-bagian yang mengenai hokum kekayan harta benda (vermogensrecht).

 

                Untuk mengeri keadaan hukum perdata di Indonesia sekarang ini, perlulah kita sekedar mengetahui tentang riwayat politik pemerintah hindia-belanda dahulu terhadap hukum di Indonesia

Pedoman politik bagi pemerintah hindia-belanda terhadap hukum di Indonesia diuliskan dalam pasal 131 “indische staasregeling” (sebelum itu pasal 75 regeringsreglement),yang dalam pokoknya sebagai berikut:

  1. Hukum perdta dan dagang (begitu pula hokum pidana beserta hukum acara perdata dan pidana ) harus diletakkan dalam kitab UU, yaitu dikodifisir.
  2. Untuk gol europadianut contoh di belanda UU yang berlaku (asas konkordansi)
  3. Untuk gol bangsa indonesiaasli dan timur asing (cina, arab, dsb), jika kebutuhan masyarakatnya menghendakinya, dapatlah peraturanuntuk bangsa eropa dinyatakan berlaku bagi mereka (ayat 2)
  4. Orang Indonesia asli dan orang timur asing sepanjang mereka belum ditundukakan dibawah suatu peraturan bersama dengan eropa diperbolehkan “menundukan diri” (onderwerpen) pada hukum yang berlaku untuk bangsa eropa (ayat 4).
  5. Sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis dalam UU, bagi mereka itu akan tetap berlaku hukum yang sekarang berlaku bagi mereka yaitu hukum adat ayat 6.

Oleh karena UUD kita tak mengenal ada nya golongan-golongan warga Negara , adanya hokum yang berlainan untuk berbagai golongan itu diangggap janggal . kita sedang berusaha untuk membentuk suatu kodifikasi hokum nasional sementara belum tercapai B.W.dan W.v.K masih belaku , tetapi dengan ketentuan bahwa hakim (pengadilan)dapat menganggap suatu pasal tidak berlaku lagi jika dianggapnya bertentangan dengan keadaan jaman kemerdekaan sekarang ini. Dikatakan bahwaB.W.dan W.v.K itu tak lagi merupakan suatu “wetboek”tetapi suatu”rechtsboek”.

(sumber: prof.subekti,sh. penerbit PT.intermasa)

Satu kasus hukum perdata di Indonesia:

kasus malpraktek yang dituduhkan pada dokter dr.ottman sebagai doker di RS.karya medika cibitung yang menangani pasien bernama fellina azzahra 16 bulan. Majelis kehormatan etik kedokteraan (MKEK) akan memeriksa dokter yang bersangkutan atas tuduhan tersebut . disebut malpraktek karna pertama bila tindakan dokter tersebut bertentangan dengan etika dan moral, kedua bertentangan  kode etik kedokteran di Indonesia.  Tetapi dari pihak rumah sakit disebut malpraktek bila tindakan dokter bertentangan dengan standar profesi medikatau terbukti menelantarkan pasien.

Pengacara RS. Juga mempersoalkan lembaga yang berhak menyimpulakan apakah tindakan dokter malpraktek  atau bukan menurut nya yang berhak  menyimpulkan adalah MKEK dan panitia pertimbangan Pembinaan kedokteraan (P3EK). Contoh tanggung jawab hukum perdata, kata Amir selaku konsultan RS.tersebut, biasanya soal ganti rugi materi. Menurutnya, pasien itu, harus bisa membuktikan bahwa pihaknya benar-benar dirugikan. Adapun caranya adalah benar ada tindakan salah dokter atau RS, perbuatan dokter bertentangan dengan standar profesi, bertentangan dengan hukum

Dan tindakan dokter tidak lazim dengan disiplin ilmunya. “Kalau empat ini bisa dibuktikan pasien, silahkan mengajukan hukum perdata,”. Dari segi perdata,persoalannya belum ada pemeriksaan dari MKEK tadi, pihak rumah sakit juga belum dipanggil pihak kepolisian menurut konsultan RS, persoalan terlalu cepat sementara koridor polisi belum sampai sana karena polisi juga harus minta pertimbangan dari MKEK,. Dokter yang bersangkuan saat ini sudah dipanggil MKEK untuk diperiksa,  mengenai kapan diumukan hasilnya belum disebutkan.  (mengutip dari tempo.co)

Jadi menurut saya kondisi hukum perdata  di Indonesia masih mengantung terlalu lama meminta pendapat tetapi hukuman bagi yang bersalah masih abu-abu karena belum terlalu terlihat dan hak-hak konsumen masih sering diabaikan. semoga sistem hukum di Indonesia  setelah 14 tahun telah revolusi harus ada perubahn yang kongkret yang tidak tebang pilih, tegas dalam menindak sebuah kasus yang merugikan siapapun itu.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: