perekonomian provinsi papua



“PEREKONOMIAN INDONESIA”

Septa Nuril Fahmi.            (29210173)                                  

Prastian Bayang  Januar. ( 25210371)

1EB15

 

 

 

PROVINSI PAPUA

  1. A. SEJARAH PEREKONOMIAN PROVINSI PAPUA

Usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan, yang pengaturannya ditetapkan dengan Perdasus. Pembangunan perekonomian berbasis kerakyatan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat yang dilakukan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat adat agar dapat berperan dalam perekonomian seluas-luasnya. Penanam modal yang melakukan investasi di wilayah Provinsi Papua harus mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat setempat. Pemberian kesempatan berusaha Perundingan yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan penanam modal harus melibatkan masyarakat adat setempat.

Dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua (dan provinsi-provinsi hasil pemekarannya) mendapat bagi hasil dari pajak dan sumber daya alam sebagai berikut:

  1. Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 90% (sembilan puluh persen)
  2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 80% (delapan puluh persen)
  3. Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar 20% (dua puluh persen)
  4. Kehutanan sebesar 80% (delapan puluh persen)
  5. Perikanan sebesar 80% (delapan puluh persen)
  6. Pertambangan umum sebesar 80% (delapan puluh persen)
  7. Pertambangan minyak bumi 70% (tujuh puluh persen) selama 25 tahun terhitung dari tahun 2001. Mulai tahun ke-26 menjadi 50% (lima puluh persen)
  8. Pertambangan gas alam 70% (tujuh puluh persen) selama 25 tahun terhitung dari tahun 2001. Mulai tahun ke-26 menjadi 50% (lima puluh persen).

Sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) penerimaan Pertambangan minyak bumi dan gas alam dialokasikan untuk biaya pendidikan, dan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) untuk kesehatan dan perbaikan gizi

  1. B. TENTANG PAD PROVINSI PAPUA

Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

  1. pendapatan asli daerah ( PAD), yang meliputi: (a) hasil pajak daerah; (b) hasil retribusi daerah; (c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (d) lain-lain PAD yang sah;
  2. dana perimbangan yang meliputi: (a). Dana Bagi Hasil; (b). Dana Alokasi Umum; dan (c). Dana Alokasi Khusus; dan
  3. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman hutang luar negeri dari Menteri Keuangan atas nama Pemerintah pusat setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundangundangan.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah ( APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Perda provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Perda yang berpedoman pada peraturan pemerintah.

  1. C. HAMBATAN PEMBANGUNAN DAERAH

 

Kendala yang dihadapi oleh pemerintah provinsi papua adalah sebagai berikut :

  • Kendala yang paling signifikan adalah kendala dualism system penyelenggaraan pemerintah di propinsi yaitu UU/21/2001 tentang otonomi khusus papua dan UU/32/2004 tentang pemerintah daerah. Agenda menata kembali pemerintah daerah dengan langkah strategis utamanya yaitu reformasi birokrasi terkait dengan issu penyelesaian implementasi otonomi khusus papua secara tuntas dan menyeluruh.
  • Kemiskinan yang melanda dimana-mana dan kelaparan yang begitu besar dan luas. Respek memiliki nilai strategis dalam rangka penanggulangan kemiskian di wilayah perdesaan , namun terkendala oleh lemahnya koordinasi dalam mengkawal kebijakan respek tersebut pada level kabupaten, distrik dan kampung. Respim dihadapkan pada kendala geografys, iklim, administratif wilayah dan pendanaan sehingga programnya dilaksanakan sesuai simpul-simpul wilayah sedangkan sistem jaringan terpadu memerlukan waku dan fokus perhatian.
  • Dalam segi keamanan, tindakan criminal di daerah papua masih sangatlah tinggi sehingga pemerintah khawatir akan pembangunan di daerah tersebut.
  • Dari segi geografis, daerah papua sulit untuk di jangkau langkanya transportasi dan daerah yang curam menyebabkan pembangunan sulit dilakukan.
  • Dari segi pendidikan, daerah papua masih jauh ketinggalan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia, dimungkinkan adnya factor kepribadian yang masih terikat dengan kebudayaan.

 

  1. D. PRODUK  YANG MENJADI ANDALAN

 

  • Sektor Perikanan

Mengingat besarnya potensi lestari sumberdaya ikan di Provinsi Papua, maka sektor kelautan dan perikanan merupakan andalan yang mempunyai kekuatan besar dan peluang untuk terus dikembangkan, sehingga pada akhirnya diharapkan aktivitas ekonomi dalam rangka produksi dan pemasaran produk perikanan didaerah Kawasan Timur Indonesia ini dapat menjadi salah satu sumber untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Papua. Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua, Ir. Astiler Maharadja, pihaknya terus berupaya untuk menggenjot peningkatan PAD Papua melalui sektor perikanan karena sumber daya perikanan Papua memiliki kekuatan besar dan peluang untuk terus dikembangkan. Ia  menjelaskan sampai akhir tahun 2010 saja, nilai pemanfaatan lahan usaha budidaya walaupun meningkat namun pertumbuhannya masih tergolong rendah, dimana untuk potensi budidaya air tawar yang mencapai 178.786 hektar tapi baru dimanfaatkan sebesar 1.163 Ha (0,65%). Kemudian potensi budidaya payau yang mencapai 42.000 Ha, baru dimanfaatkan sebasar 495,1 Ha  (1,17%) sementara potensi budidaya laut yang mencapai 256.800 hektar baru dapat dimanfaatkan sebesar 47,1 Ha (0.18%).

 

  • Kembangkan Budidaya Rumput Laut

Dalam rangka mendukung program Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek) yang dicanangkan Gubernur Papua, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua melakukan program pembudidayaan rumput laut diwilayah pesisir. Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua, Ir. Astiler Maharadja, pada tahun 2010 lalu, instansinya telah menganggarkan dana senilai 1.956.200.000 untuk pembudidayaan rumput laut di Kabupaten Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen dan Nabire. Hasil dari program yang dijalankan tersebut, antara lain terlaksananya kegiatan pengembangan budidaya rumput laut di Kabupaten Biak dan Supiori serta meningkatnya produksi dan pendapatan pembudidaya rumput laut.

  • · Sumber daya mineral

Potensi sumberdaya mineral dan energi di Provinsi Papua telah dikenal luas oleh masyarakat international sebelum perang dunia kedua. Pada awalnya minyak bumi merupakan komoditas yang paling menarik untuk dieksploitasi. Seorang geologist yang bernama J.J Dozy dalam ekspedisinya pada tahun 1936 Pegunungan Tengah dalam upaya pencarian minyak bumi, menemukan sebuah bukit berbentuk seperti gigi setinggi 131 yang kaya akan unsur tembaga. Kemudian ia mengambil sampel untuk di kirim ke Universitas Leiden di Belanda. J.J Dozy menamakan bukit tersebut Erstberg yang artinya Gunung Bijih. Pada tahun 1960 publikasi J.J Dozy tersebut dibaca oleh Fobes Wilson dari Freeport Sulphur Co dan menindaklanjutinya dengan meninjau bukit tersebut. la. Kemudian berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, maka pada tanggal 7 April 1967 ditandatanganilah Perjanjian Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dengan Freeport McMoran Inc. Freeport mempunyai hak ekslusif untuk mengelola daerah konsensi 10 x 10 Km2 atau seluas 100 km2 di sekitar Ertsberg. Sejak saat itulah pertambangan modern dimulai di Provinsi Papua.

  • · Pertambangan

Sampai dengan akhir tahun 1999 di Provinsi Papua tercatat sebanyak 24 Wilayah Kontrak Karya (KK) dan 3 Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) serta 4 Wilayah Kuasa Pertambangan (KP). Berhubung krisis multi dimensi yang terjadi secara nasional, tampaknya mempengaruhi pertumbuhan iklim investasi pertambangan umum di Provinsi Papua. Kondisi bahkan menyebabkan investasi pertambangan umum hingga tahun 2000 terhenti. Pada tahun 2001 sebanyak 17 wilayah KK dan KP masih tersisa dalam tahap penyelidikan umum/ eksplorasi dengan status suspensi (penundaan kegiatan sementara) dan 1 perusahaan eksploitasi ( PT. Freeport Indonesia ).

  • Hasil hutan

Jenis-jenis hasil hutan kayu yang dimanfaatkan dikelompokkan; Kelompok Meranti terdiri dari; Matoa (Pometia spp.), Merbau (Instia spp.), Mersawa (Anisoptera spp.), Kenari (Canarium spp.), Nyatoh (Palaquium spp.), Resak (Vatica spp.), Pulai (Alstonia spp.), Damar (Agathis spp.), Araucaria (Araucaria spp.), Kapur (Dryobalanops spp.), Batu (Shorea spp.), Mangga hutan (Mangifera spp.), Celthis (Celthis spp.), dan Kayu Cina (Podocarpus spp.). Kelompok Kayu Campuran terdiri dari; Ketapang, Binuang, Bintangur, Terentang, Bipa, Kayu Bugis, Cempaka, Pala hutan. Kelompok Kayu Indah terdiri dari jenis; Dahu (Dracontomelon spp.), Linggua (Pterocarpus spp.), dan Kuku. Potensi kayu ini sudah dimanfaatkan/diusahakan dalam bentuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan industri pengolahan kayu.

 

  • Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan

Ada beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, namun pada hakikatnya faktor-faktor tersebut dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor nonekonomi. Faktor ekonomi yang memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan. Sumber daya alam, yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim/cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut, sangat memengaruhi pertumbuhan industri suatu negara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi. Sementara itu, keahlian dan kewirausahaan dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam, menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi (disebut juga sebagai proses produksi). Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada. Sementara itu, sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber .

 

  1. E. Profil gubernur dan wakil gubernur

GUBERNUR

Barnabas Suebu, SH

  Tempat/Tgl Lahir : Sentani, 29 April 1946
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Beringin B/01 Perumnas II Waena RT/ RW 002/05 Kelurahan Yabansai Abepura,
Kota Jayapura – Papua

 

No. Telp. : a.Rumah :(0967)573284
b.Kantor :(021)7388n5347
c. HP                                                                    : 0815 1832303
Agama : Kristen Protestan
Status Pernikahan : Menikah
Nama Istri : Maryam S. Tokoro
Jumlah Anak : 6 (enam) orang
Nama Ayah : Bonifasius Suebu
Nama Ibu : Salomi Monim

Riwayat Pendidikan :

  1. Sarjana Muda Hukum Universitas Cendrawasih, tahun 1976 (ijazah)
  2. Sarjana Hukum, Universitas Cendrawasih, tahun 1988 (ijazah)
  3. LEMHANAS, Kursus Reguler Angkatan XVII, tahun 1984 (ijazah)

Pengalaman Organisasi :

  1. Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Cendrawasih 1972-1975
  2. Ketua DPD KNPI Provinsi Irian Jaya, 1974-1975
  3. Ketua Umum KADIN Provinsi Dati I Irian Jaya, 1981-1987
  4. Ketua DPD GOLKAR Provinsi Dati I Irian Jaya, 1983-1988
  5. Ketua Dewan Pertimbangan GOLKAR Provinsi Dati I Irian Jaya, 1986-1993
  6. Ketua Umum KONI Provinsi Irian Jaya, 1983-1988
  7. Anggota Dewan Pembina KADIN Indonesia, 1994-1999

Pengalaman Pekerjaan :

  1. Pengamat cuaca pada Badan Meteorologi dan Geofisika Provinsi Irian Jaya 1962-1970
  2. Anggota DPRD Provinsi Dati I Irian Jaya, 1977-1982
  3. Ketua DPRD Provinsi Dati I Irian Jaya, 1982-1987
  4. Ketua DPRD Provinsi Dati I Irian Jaya, 1987-1988
  5. Gubernur Kepala Daerah Provinsi Dati I Irian Jaya, 1988-1993
  6. Anggota Tim Penasehat Menristek/Ketua BPPT/Ketua BPIS, Selaku Ketua Harian Dewan Pengembangan Kawasan Timur
  7. Anggota Badan Pertimbangan Pendidian Nasional (BPPN), 1990-1998
  8. Anggota Majelis Pertimbangan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), 1994-1999
  9. Anggota MPR, 1997-2002

10.  Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Mexico , Honduras dan Panama 1999-2002

11.  Anggota Dewan Penyantun dari United Board for Christian Higher Education in Asia , 2004- Sekarang

 

  • WAKIL GUBERNUR

Alex Hesegem, SE

  Tempat/Tgl Lahir : Wamena, 14 Juli 1957
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Kompleks Perumahan Kotaraja Grand No. B.35
Distrik Jayapura Selatan, Kotamadya Jayapura
Provinsi Papua

 

Agama : Kristen Protestan
Status Pernikahan : Menikah
Nama Istri : Amelia Infandi
Tempat/Tgl Lahir : Biak, 9 April 1965
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Anak-Anak :
  1. Elsye Hesegem (Jayapura, 8 April 1983)
  2. Samuel M. Hesegem (Jayapura,26 Februari 1986)
  3. Margaretha E. Hesegem (Jayapura, 6 July 1987)

Riwayat Pendidikan :

  1. SD YPK Paulus Dok V Jayapura (1973)
  2. SMP YPK Paulus Dok V Jayapura (1976)
  3. SMA Gabungan Dok V Jayapura (1976 – 1978)
  4. KPAA Negeri Jayapura (1981)
  5. Akademi Pimpinan Perusahaan Ottuw Geissler Jayapura (1982 – 1986)
  6. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (1994 – 2000)
  7. Fakultas Ekonomi Universitas Wiraswasta Indonesia Jakarta (2003)
  8. Kursus P4 dan Latihan Kepemimpinan Pemuda Tingkat Nasional dii Jakarta (1982)
  9. Pendidikan dan Latihan LSSTPLJ di Jayapura (1986)

Pengalaman Organisasi :

  1. Tahun 1982 ketua Biro Kependudukan dan Lingkungan Hidup DPD KNPI Provinsi Irian Jaya.
  2. Tahun 1987 Wakil Sekretaris DPD KNPI Provinsi Irian Jaya
  3. Tahun 1983 Ketua Biro Seni Budaya DPD AMPI Provinsi Irian Jaya
  4. Tahun 1984 Sekretaris DPD KOSGORO Daerah Tingkat II Jayapura
  5. Tahun 1989 Wakil Ketua DPD AMPI Provinsi Irian Jaya
  6. Tahun 1994 sampai sekarang Sekretaris Dewan Penasehat Seni Budaya DPD AMPI Provinsi Irian Jaya
  7. Tahun 1993 Ketua Biro Kerohanian DPD Golkar Prvinsi Irian Jaya
  8. Tahun 1997 Wakil Sekretaris DPD Golkar Provinsi Irian Jaya
  9. Tahun 1999 sampai 2001 Sekretaris Fraksi Utusan Daerah MPR RI persiapan di Jakarta

10.  Tahun 2000 Diangkat Sebagai Ketua Panitia Seminar Nasional di tingkat MPR RI dengan Thema “Negara Kesatuan Versus Negara”

11.  Tahun 2003 diangkat sebagai Anggota Kelompok Kerja Bidang Perhubungan, Kimpraswil, Pertambangan dan Sumber Daya Mineral pada DPP Partai Golkar di Jakarta

12.  Tahun 2005 Diangkat sebagai Anggota Kelompok kerja Bidang Perikanan dan Kehutanan pada DPP Partai Golkar di Jakarta

Pengalaman Pekerjaan :

  1. Tahun 1974 di angkat sebagai pegawai honorer pada Biro Umum SekwildaTingkat I Irian Jaya
  2. Tahun 1982 di angkat sebagai calon pegawai Negeri Sipil di lingkungan Biro Umum Setwilda TK I Irian Jaya
  3. Tahun 1986 di angkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan sekretariat DPRD Provinsi Irian Jaya
  4. Tahun 1983 di angkat sebagai Tenaga Penatar P4 Tingkat Provinsi
  5. Tahun 1997 di angkat menjadi Anggota DPRD Provinsi Irian Jaya
  6. Tahun 1999 di angkat menjadi Anggota MPR RI Utusan Daerah Irian Jaya
  7. Tahun 2001 di angkat menjadi Anggota DPR RI Pengganti antar waktu dari Daerah Pemilihan Jayawijaya  (sumber: dari berbagai sumber yang didapat).

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: